
INDRAMAYU, SORANA.CO.ID – Kamis, 19 November 2026, suasana di depan Pendopo Kabupaten Indramayu berubah menjadi lautan massa.
Warga yang mengatasnamakan RIB (Rakyat Indramayu Bersatu) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka datang dengan satu tujuan: menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan atas persoalan yang tengah ramai diperbincangkan di Indramayu.
Sejak pagi, massa mulai berkumpul di titik aksi. Spanduk dan poster dibentangkan. Pengamanan dari petugas pun disiagakan di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berjalan tertib dan damai.
Sebelum massa bergerak, suasana sempat hening sejenak. Seorang orator naik dan mengambil pengeras suara. Di hadapan massa dan petugas, orator membacakan 7 tuntutan aksi secara lengkap dan lantang.
Inilah isi lengkap 7 tuntutan yang dibacakan tersebut:
1. Mendesak Wakil Bupati Indramayu untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya.
Ini menjadi tuntutan pertama dan paling tegas yang disampaikan. Menurut orator, langkah ini dinilai perlu agar persoalan yang ada tidak terus berlarut-larut dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
2. Mendesak Bupati Indramayu untuk mengambil sikap tegas dan terbuka terhadap persoalan tersebut, serta memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas.
Massa menilai, Bupati sebagai kepala daerah harus tampil di depan, memberikan sikap yang jelas, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
3. Mendesak DPRD Indramayu untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, serta mengambil langkah-langkah kelembagaan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Menurut massa, DPRD tidak boleh diam. Sebagai wakil rakyat, DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan, dan mengambil langkah kelembagaan sesuai aturan yang berlaku.
4. Mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat untuk menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum terkait jabatan Wakil Bupati yang bersangkutan.
Tuntutan ini diarahkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Massa meminta Mendagri dan Gubernur Jabar untuk bertindak sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Mendesak aparat penegak hukum agar mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, independen, dan tanpa tebang pilih.
Ini adalah tuntutan soal penegakan hukum. Massa menekankan kata profesional, transparan, independen, dan tanpa tebang pilih. Artinya, proses hukum diminta berjalan sesuai fakta dan aturan, bukan karena tekanan pihak mana pun.
6. Menuntut keterbukaan informasi kepada publik.
Massa meminta agar semua perkembangan persoalan ini dibuka secara transparan kepada masyarakat. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena menurut mereka, masyarakat berhak tahu.
7. Menuntut agar kepentingan dan pelayanan masyarakat Indramayu tidak dikorbankan.
Ini menjadi penutup dari 7 tuntutan. Apa pun persoalannya, massa menegaskan, pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti. Kepentingan rakyat Indramayu harus tetap menjadi prioritas utama.
Setelah ketujuh tuntutan itu dibacakan satu per satu, orator kemudian bertanya dengan lantang ke arah massa:
“Setuju kawan-kawan?”
Dan seketika, massa menjawab serentak dengan satu suara:
“Setuju!”
Suara teriakan itu menggema di depan Pendopo. Setelah itu, massa kemudian melanjutkan aksi dengan tertib.
Hingga berita ini dibuat, aksi masih menjadi perhatian warga Indramayu. Banyak warga yang menantikan bagaimana respons dari pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan tersebut, mulai dari Pemkab Indramayu, DPRD Indramayu, hingga pemerintah provinsi dan pusat. (Rid)































