
INDRAMAYU, SORANA.CO.ID – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akhirnya angkat bicara menanggapi desakan masyarakat yang meminta Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mundur dari jabatannya.
Desakan itu muncul setelah Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu senilai Rp18,7 miliar.
Lucky menegaskan, proses pemberhentian Syaefudin tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, selama status hukum Syaefudin masih tersangka, maka hak dan fasilitas jabatannya masih melekat.
“Kami memahami kegundahan masyarakat, tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan, kita hormati. Saat ini masih tersangka, belum didakwa, jadi proses pemberhentian jabatan wabub akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa,” kata Lucky Hakim.
Lucky menjelaskan, apabila Syaefudin sudah berstatus terdakwa, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberhentikan sementara. Di saat itu pula, seluruh fasilitasnya akan dihentikan sesuai aturan.
“Terkait istri beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan Partai, jadi saya tidak boleh intervensi. Namun jabatan Ketua PKK dan lainnya saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi Wakil Bupati, itu di mana-mana juga seperti itu,” tuturnya.
Lucky meminta masyarakat bersabar dan tetap menjaga kondusifitas di Indramayu. Ia juga meminta agar dirinya diberi ruang untuk fokus pada proses pembangunan.
“Tolong bersabar dan tetap kita semua menjaga kondusifitas, ijinkan saya fokus ke proses pembangunan Indramayu. Kalau urusan pemberhentian jabatan Wakil Bupati adalah kewenangan Kemendagri,” ujarnya.
Pernyataan Lucky tersebut muncul setelah ratusan warga yang tergabung dalam Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) menggelar demonstrasi di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu, Kamis (19/11/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 300 orang itu menjadi sorotan setelah massa melemparkan bangkai tikus ke rumah dinas Syaefudin sebagai bentuk protes.
Massa mendesak Syaefudin mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Sebelumnya diberitakan, Kejati Jawa Barat resmi menahan dua dari tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022-2025 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp18,7 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan kedua tersangka yang ditahan usai menjalani pemeriksaan maraton selama enam jam di Kantor Kejati Jabar, Kota Bandung, yakni Ketua DPRD Indramayu kala itu berinisial S yang saat ini menjabat Wakil Bupati Indramayu, dan mantan Plt Sekretaris DPRD Indramayu berinisial IH. (RId)
Sumber : Viva.co.id































