DENGGOL Bicara Siapa Dia:
SORANA.CO.ID-JAKARTA:Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan kampanye publik tidak lagi sekadar menyampaikan pesan, melainkan memastikan pesan tersebut mampu menarik perhatian, dipahami, dan pada akhirnya mengubah perilaku. Tantangan itulah yang kini dihadapi berbagai lembaga publik, termasuk dalam mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat strategi komunikasi publik melalui Webinar Pariwara Antikorupsi 2026 Seri 2 bertema “Teknik Storytelling dan Desain untuk Pesan Sosial yang Ngena”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK mendorong kampanye antikorupsi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga pesan integritas dapat lebih mudah diterima dan diingat.
Bagi KPK, membangun budaya antikorupsi tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum. Pesan-pesan integritas juga perlu hadir dalam bahasa yang dekat dengan keseharian masyarakat, disampaikan melalui cerita yang relevan, serta dikemas dengan visual yang mampu menjembatani isu-isu yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami.
Kasatgas Sosialisasi Kampanye (Soskam) Antikorupsi KPK, Dira Rachmawati, menjelaskan Pariwara Antikorupsi 2026 merupakan gerakan kampanye bersama yang melibatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tema kampanye yang diangkat pun tidak disusun secara generik, melainkan merujuk pada temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK agar sesuai dengan tantangan integritas yang dihadapi masing-masing daerah.
“Pesan antikorupsi perlu dikemas kreatif, menarik, dan komunikatif agar mampu menjangkau masyarakat luas serta terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi pemerintah daerah,” ujar Dira saat membuka webinar melalui kanal YouTube KPK, Kamis (25/6).
Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu fokus penting dalam webinar tersebut. Di tengah persaingan konten yang semakin ketat, keberhasilan kampanye tidak lagi ditentukan oleh banyaknya materi yang diproduksi, tetapi oleh kemampuan pesan menjangkau audiens yang tepat dan menghasilkan dampak yang nyata.
Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, Frietz Calvin, menjelaskan bahwa tantangan komunikasi publik saat ini menuntut perencanaan yang lebih terukur dan berbasis pemahaman audiens.“Tantangan kampanye di media sosial bukan sekadar membuat konten, tapi memastikan pesan tersebut sampai kepada audiens yang tepat dan berdampak nyata,” ujarnya.
Menurut Frietz, setiap kampanye perlu diawali dengan pemetaan yang jelas mengenai siapa audiens yang dituju, mulai dari kelompok usia, latar belakang, hingga kebiasaan mereka dalam mengonsumsi informasi. Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan sumber daya maupun anggaran dapat dioptimalkan melalui strategi komunikasi yang lebih efektif.
Ia turut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kampanye tidak semata-mata dilihat dari jumlah tayangan atau interaksi di media sosial.“Dampak konten harus dilihat, apakah sekadar diketahui, dipahami, atau sampai mendorong audiens untuk bertindak,” ujar Frietz.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kampanye yang efektif setidaknya bertumpu pada tiga aspek utama, yakni kejelasan isu dan pesan, personalisasi audiens, serta konsistensi pengulangan pesan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi agar pesan antikorupsi dapat terus hadir dan tertanam dalam ruang publik.
Dalam menyusun kampanye, riset juga menjadi elemen penting. Pemahaman terhadap tren percakapan publik dan respons audiens dinilai lebih penting dibanding sekadar mengikuti isu yang sedang ramai diperbincangkan.“Yang sedang viral tidak selalu harus diikuti. Yang lebih penting, memahami apa yang sebenarnya direspons audiens,” ujarnya.
Perspektif lain disampaikan Illustrator sekaligus Creative Director Berakar Komunikasi, Hari Prasetiyo. Ia menyoroti bagaimana perubahan lanskap digital telah menggeser tantangan komunikasi dari penyampaian informasi menjadi perebutan perhatian.
“Dulu tantangannya menyampaikan informasi, sekarang tantangannya merebut perhatian. Semua orang berada di layar yang sama dan saling berebut perhatian,” ujar Hari.Dalam konteks tersebut, visual tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian utama dari cara sebuah pesan dipahami.
Menurutnya, visual yang kuat mampu membantu audiens menangkap makna sebuah isu bahkan sebelum membaca penjelasan yang lebih panjang.“Visual bukan hanya gambar, tapi cara menyampaikan cerita. Tanpa teks pun, orang harus sudah paham maksudnya,” imbuhnya.
Hari menilai kampanye sosial yang efektif adalah kampanye yang mampu menyederhanakan isu-isu kompleks tanpa menghilangkan substansinya. Dengan demikian, pesan yang dibawa tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memudahkan masyarakat memahami persoalan yang ingin disampaikan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan kampanye sejatinya terlihat ketika masyarakat ikut mengambil bagian dalam menyebarkan pesan tersebut secara sukarela.“Tujuan kampanye bukan hanya dibaca, tapi dibawa dan disebarkan masyarakat. Ketika orang sukarela memakai dan membagikan pesan, di situlah kampanye berubah menjadi budaya,” ujarnya.
Melalui Webinar Pariwara Antikorupsi 2026 Seri 2 ini, KPK berharap lahir semakin banyak kampanye antikorupsi yang kreatif, relevan, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sebab pada akhirnya, membangun budaya integritas bukan hanya soal menyampaikan pesan yang benar, tetapi juga menemukan cara terbaik agar pesan tersebut hidup, diterima, dan tumbuh menjadi kebiasaan bersama.Source https://www.kpk.go.id/=(www.sorana.co.id//ras/shb)
