Uyun Saeful Yunus, aktivis 98 dalam sebuah orasi beberapa tahun lalu. (Foto: Eko)
DENGGOL Bicara Siapa Dia:Bukti Tetesan Darah Merah Reformasi Bangsa
SORANA.CO.ID – MAJALENGKA JAWA BARAT. Momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni dinilai perlu menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk meninjau kembali bagaimana nilai-nilai dasar negara dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aktivis 98 Jakarta, Uyun Saeful Yunus, menilai Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai simbol atau slogan politik yang digunakan sesuai kepentingan penguasa. Menurutnya, Pancasila merupakan fondasi utama yang harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara.
“Pancasila bukan sekadar simbol. Ia adalah dasar falsafah negara yang harus menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan nasional,” kata Uyun dalam tulisan refleksinya menyambut Hari Lahir Pancasila, Sabtu (30/5/2026).
Uyun menjelaskan, lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi landasan filosofis sekaligus moral bagi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.
Ia mengingatkan bahwa lahirnya Pancasila merupakan hasil pergulatan pemikiran para pendiri bangsa yang berusaha mencari titik temu di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia.
Menurut Uyun, sejarah telah menunjukkan bahwa Pancasila menjadi ideologi yang mampu menjaga persatuan bangsa sekaligus memberikan ruang bagi berkembangnya kehidupan demokrasi yang menghormati hak-hak seluruh warga negara.
Namun demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan bangsa tidak selalu berjalan ideal.
Uyun menyinggung pengalaman masa Orde Baru yang menurutnya menunjukkan bagaimana Pancasila pernah direduksi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Pada masa itu, kritik terhadap pemerintah sering dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, sementara ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat mengalami pembatasan.
“Pancasila ketika itu lebih banyak dijalankan secara formalistik melalui berbagai program indoktrinasi, sementara praktik penyelenggaraan negara sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dikandungnya,” ujarnya.
Ia menilai Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang membuka ruang demokrasi lebih luas. Kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, serta partisipasi publik berkembang pesat setelah tumbangnya rezim Orde Baru.
Meski demikian, Uyun mengaku melihat sejumlah gejala yang perlu menjadi perhatian bersama dalam perjalanan demokrasi Indonesia saat ini.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang dinilai sebagian kalangan masih menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down, sehingga dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi publik yang memadai.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menurut dia perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari aspek pembiayaan maupun pelaksanaannya di lapangan. Hal serupa juga disampaikannya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih yang menurutnya perlu lebih menonjolkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi yang lahir dari kebutuhan masyarakat.Selain itu, Uyun juga menyoroti meningkatnya keterlibatan TNI dalam sejumlah urusan sipil.
Menurutnya, TNI memiliki fungsi utama sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Karena itu, keterlibatan yang terlalu jauh dalam urusan sipil berpotensi memunculkan persepsi adanya perluasan peran militer di luar tugas pokoknya.
“Jika tidak diimbangi dengan kontrol demokratis yang kuat, kondisi ini dapat memunculkan kekhawatiran terhadap menguatnya kembali pola sentralisasi kekuasaan,” katanya.Karena itu, ia mengajak seluruh penyelenggara negara menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi dan memastikan setiap kebijakan berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Menurut Uyun, Pancasila harus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang menghormati partisipasi rakyat, melindungi kebebasan sipil, serta menjaga keseimbangan antar-lembaga negara dalam sistem demokrasi.
Di akhir tulisannya, Uyun juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara dan pelindung seluruh rakyat Indonesia.”Peringatan 1 Juni harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai rumah bersama seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.(www.sorana.co.id//ras/@eko)
