H.Ateng Sutisna, Komisi XII DPR-RI Fraksi PKS. (Foto: Eko)
DENGGOL Bicara Siapa Dia:Langkah Solusi Kebutuhan Nafta
SORANA.CO.ID–JAKARTA : Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menilai gangguan pasokan bahan baku plastik (nafta) dari Timur Tengah harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah.
Menurut dia, ketergantungan tinggi terhadap impor nafta membuat industri petrokimia nasional rentan terhadap gejolak global. Saat ini, kebutuhan nafta dalam negeri mencapai sekitar 3 juta ton per tahun, dengan sekitar 70 persen pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah.
Kondisi tersebut dinilai berisiko, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik di jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.
“Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap nafta impor menunjukkan bahwa struktur industri kita belum sepenuhnya berdaulat,” ujar Ateng.
Ia menambahkan, tekanan terhadap industri tidak hanya datang dari faktor geopolitik. Kebijakan pembatasan ekspor dari negara produsen seperti Korea Selatan dan China turut mempersempit pasokan di kawasan Asia.
Akibatnya, harga resin plastik di dalam negeri mengalami kenaikan. Dampak ini dirasakan langsung oleh sektor industri, khususnya makanan dan minuman, serta pelaku UMKM yang bergantung pada kemasan plastik.
Kenaikan harga bahan baku membuat pelaku usaha menghadapi dilema: menaikkan harga jual atau menekan margin keuntungan. Di tingkat UMKM, kondisi ini bahkan berdampak pada penurunan omzet.
Ateng menilai, situasi ini tidak cukup direspons dengan langkah jangka pendek. Ia mendorong adanya transformasi menuju ekonomi sirkular berbasis biomassa.
“Ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular,” katanya.
Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bahan baku alternatif. Komoditas seperti rumput laut, singkong, hingga limbah pertanian dinilai bisa menjadi dasar pengembangan industri bioplastik nasional.
Sejumlah inisiatif swasta, lanjutnya, juga telah menunjukkan bahwa kemasan biodegradable mampu mengurangi emisi dan limbah plastik.
Namun, ia menekankan bahwa transformasi ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat. Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri bioplastik secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
Selain itu, standar dan sertifikasi produk ramah lingkungan juga perlu diperkuat untuk mencegah praktik greenwashing.
Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM dinilai tak kalah penting. Pelaku usaha kecil perlu mendapatkan insentif dan pendampingan agar bisa beradaptasi dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan.
Ateng menegaskan, krisis pasokan nafta seharusnya dilihat sebagai peluang untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunan industri nasional.
“Krisis ini bisa menjadi titik balik untuk membangun industri polimer yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya. (www.sorana.co.id//ras/@eko)
