DENGGOL Bicara Siapa Dia:Ingat Kritikan Untuk Perbaikan
SORANA.CO.ID-MAJALENGKA JAWA BARAT: Pemerhati kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka, M.F. Rizki, S.T.menanggapi maraknya opini publik yang menyoroti proyek pembangunan jalan di daerah tersebut. Ia menilai, sejumlah kritik yang beredar kerap belum didukung pemahaman teknis yang memadai.
Dalam keterangannya melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (16/4/2025), Rizki menekankan pentingnya membedakan antara penilaian visual dengan evaluasi teknis yang berbasis standar.
Menurut dia, tudingan proyek dikerjakan “asal jadi” tidak bisa disimpulkan hanya dari tampilan fisik di lapangan. Sebab, setiap tahapan pekerjaan jalan telah melalui proses pengawasan berlapis.
“Mulai dari tahap awal sampai pengujian material di laboratorium, semuanya ada standar dan prosedurnya. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan sebelum masa pemeliharaan selesai,” ujar Rizki.
Ia juga menanggapi isu kurangnya transparansi dalam proyek tersebut. Rizki menyebut, sistem pengadaan saat ini sudah menggunakan mekanisme terbuka seperti e-katalog dan LPSE yang bisa diakses publik.
Karena itu, menurutnya, informasi yang tidak merujuk pada dokumen resmi seperti RKS dan kontrak proyek berpotensi menyesatkan.“Kalau tidak berbasis data dan dokumen, justru bisa menjadi disinformasi,” katanya.
Selain itu, Rizki menyoroti kecenderungan munculnya konten atau pemberitaan yang dinilai terlalu sensasional. Ia mengingatkan bahwa pembangunan jalan memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia pun mendorong agar pembahasan di ruang publik lebih mengedepankan data dan verifikasi di lapangan, bukan sekadar opini.Terkait keterlambatan proyek, Rizki menjelaskan bahwa faktor cuaca juga berpengaruh terhadap proses konstruksi, terutama dalam hal teknis seperti waktu pengeringan material.
Menurut dia, memaksakan percepatan pekerjaan justru berisiko menurunkan kualitas jalan dalam jangka panjang.“Lebih baik menjaga kualitas jangka panjang daripada memaksakan cepat tapi hasilnya tidak optimal,” ucapnya.
Di akhir, Rizki mengingatkan bahwa penilaian akhir terhadap proyek merupakan kewenangan auditor resmi, seperti BPK maupun inspektorat.Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.“Penilaian harus berdasarkan data dan prosedur, bukan sekadar opini,” tutupnya. (www.sorana.co.id//ras/@eko)
